KMPN Menggelar Aksi, Desak KPK Tangkap Hasto Kristiyanto

Jakarta - Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (KMPN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap dan mengadili Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Seruan ini disampaikan oleh massa aksi yang tergabung dalam KMPN yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Senin, 10 Februari 2025. Aksi serupa juga digelar di markas besar Polri dan Kejaksaan Agung. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum segera menangkap Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Amril, Koordinator Aksi, mengutip hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa 77 persen masyarakat yang mengetahui status tersangka Hasto Kristiyanto percaya bahwa dia memang terlibat dalam kasus tersebut dan berupaya menghalangi penangkapan Harun Masiku. "Rakyat sudah mengetahui bahwa Hasto Kristiyanto adalah aktor utama di balik suap Harun Masiku. Namun, ia masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, yang menunjukkan bahwa PDIP membiarkan korupsi berkembang di dalam partainya," kata Amril dalam orasinya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika Hasto tidak segera ditangkap, citra PDIP sebagai partai dapat tercoreng lebih parah. "Jika Hasto tetap berada di PDIP, lama-kelamaan partai ini akan dikenal sebagai sarang koruptor. PDIP harusnya berterima kasih kepada KPK jika Hasto ditangkap untuk menjaga citra partai," tambahnya.

Aksi ini berjalan dengan damai, meski diawasi ketat oleh pihak kepolisian.

Dalam persidangan praperadilan, KPK mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto memiliki peran besar dalam rangkaian perbuatan jahat terkait kasus ini. Hasto disebut-sebut mengatur agar Harun Masiku ditempatkan di Dapil Sumsel I meskipun bukan merupakan basis dukungan utamanya, mendesak Riezky Aprilia untuk mundur dari DPR, serta menyuruh Agustina Tio untuk menyuap Wahyu Setiawan. Hasto bahkan diduga menyediakan dana pribadi sebesar Rp400 juta agar Harun Masiku bisa segera menjadi anggota DPR.